Regulasi Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 mengatur standar proses pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran agar berlangsung secara efektif, bermakna, menggembirakan, serta berorientasi pada pengembangan kompetensi murid secara holistik dan berkelanjutan.

Standar Isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Murid dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.

Standar Sarana dan Prasarana digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah.

Peraturan Mendikbudristek tentang Standar Penilaian Pendidikan memuat kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik.

Peraturan Mendikbudristek tentang Standar Proses memuat kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan disusun dengan pertimbangan, antara lain: (1) bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan; (2) perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi dan pengaturan mengenai badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu; dan (3) perlu diselaraskan dengan mekanisme akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.