Arsip

Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan berisi prinsip dan contoh strategi untuk memandu satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasionalnya. Panduan ini meliputi komponen minimal yang ditetapkan oleh Kementerian dalam regulasi yang mengatur Struktur Kurikulum Merdeka (Analisis Karakteristik Satuan Pendidikan, Visi, Misi dan Tujuan, Pengorganisasian Pembelajaran dan Perencanaan Pembelajaran) dan satu komponen tambahan, yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang siap untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan.

Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila menjelaskan tentang bagaimana memahami projek penguatan profil pelajar Pancasila dan bagaimana menyiapkan ekosistem sekolah yang mendukung pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila. Panduan ini menjelaskan bagaimana mendesain dan mengelola projek, serta bagaimana mendokumentasikan dan melaporkan hasil projek penguatan profil pelajar Pancasila. Panduan ini juga menjelaskan bagaimana evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila.

Panduan Pembelajaran dan Asesmen menjelaskan tentang prinsip pembelajaran dan asesmen dan pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik. Panduan ini juga menjelaskan perencanaan pembelajaran dan asesmen termasuk menyusun alur tujuan pembelajaran (ATP). Selain itu panduan ini juga menjelaskan pengolahan dan pelaporan hasil asesmen.

Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka dirancang untuk membantu pendidik dan satuan pendidikan dalam menetapkan target implementasi Kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapan pendidik dan satuan pendidikan yang tentunya berbeda-beda satu sama lain. Tahapan ini dikembangkan sebagai langkah atau proses belajar untuk melakukan perubahan atas praktik pembelajaran dan asesmen yang perlu dilakukan pendidik saat mereka menggunakan Kurikulum Merdeka. Namun perlu diperhatikan, tahapan ini bukanlah suatu ketetapan yang baku atau terstandarisasi. Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat mengembangkan tahapan implementasi yang lebih sesuai dengan kondisi dan kekhasan masing-masing.